Kurikulum Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tahun 2025 dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis maupun secara yuridis.

1.  Landasan filosofis: memberikan pedoman secara filosofis pada semua tahapan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas  Pendidikan di Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2.   Landasan sosiologis: memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat Pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial peserta pembelajaran.
3.  Landasan psikologis: memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan.
4. Landasan historis: memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum agar mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum disusun dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa pada masa lalu agar dapat menjawab tuntutan zaman saat ini.
5.   Landasan yuridis: landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum: 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi. 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6) Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 10) Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 11) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. 12) Peraturan Menteri Agama No 5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi. 13) Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.